RAHA, SULTRANEWS - Akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah kabupaten Muna hingga kini belum mampu menyalurkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), bagi 236 desa di seluruh kabupaten Muna.
Kepala BP-Pemdes Kabupaten Muna, Samurabi mengatakan ,ketidakmampuan tersebut menjadikan Muna masuk sepuluh kabupaten yang belum mampu menyalurkan ADD di Indonesia.
"ADD bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi belanja pegawai dan lain-lain dikali sepuluh persen. Sedangkan beberapa tahun belakangan DAU kita 87% disedot untuk belanja pegawai, jadinya kita belum bisa berbuat banyak, " ujar Samurabi,Selasa (8/1).
Kendati demikian, kata mantan Plt Kepala BKD Muna tersebut, pemerintah saat ini tetap beritikad menyalurkan ADD bagi desa-desa di Muna. Terlebih saat ini, katanya diketahui penyerapan DAU Muna sudah mampu ditekan sampai ketingkat 63 persen belanja pegawai, sehingga pihaknya sudah bisa berpikir untuk mengalokasikan dana tersebut.
"Aturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) tengah dirancang pemerintah. Besaran alokasi dana, nantinya akan diatur berdasarkan SK Bupati Muna,"terangnya.
Meski dengan kondisi keuangan daerah yang cukup miris, sambung Samurani, tahun 2012 lalu, Pemda Muna telah memberikan bantuan yang bersumber dari APBD, bagi tiap desa sebesar Rp 20 juta per desa per tahun.
"Bantuan itu bukan ADD, tapi cukup membantu pembangunan ditingkat desa. Insya Allah 2013, rancangan ADD sudah bisa rampung," pungkas camat Katobu tersebut. [ton/inilah]
Blogger Comment
Facebook Comment