KENDARI, SULTRANEWS- Anggota DPR dan DPD Sultra dikecam Ketua DPD PDIP Sultra karena tidak bekerja untuk rakyat.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ota menilai wakil
rakyat Sultra yang duduk di DPR dan DPD saat ini tidak memperjuangkan
aspirasi daerah.
Lima anggota DPR dan empat anggota DPD dinilai hanya
menikmati fasilitas negara tanpa berjuang untuk kepentingan
konstituen di daerah
Hal itu ditegaskan La Ode Ota di
Kendari, Kamis (20/12) pagi, terkait gagalnya usulan enam calon
daerah pemekaran dari provinsi tersebut.
“Wakil rakyat dari Sultra
hanya tidur, tidak proaktif memperjuangkan enam calon daerah otonomi
baru. Makanya, saat paripurna Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam
Negeri, Jumat (14/12) lalu, hanya disetujui satu kabupaten dari
Sultra,” katanya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran
pemerintah tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemekaran
wilayah yang sudah memenuhi syarat administrasi dan kelayakan
wilayah.
Pemekaran yang diusulkan sudah dengan persetujuan pemerintah
kabupaten induk, provinsi, dan DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi.
Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten bersama DPRD sudah siap
membiayai penyelenggaraan pemerintahan baru tersebut.
Gagalnya usulan pemekaran di Sultra,
tegasnya, semata-mata karena ketidakmampuan DPR dan DPD dari Sultra
untuk meyakinkan DPR dan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta
semua wakti rakyat menemui konstituen di daerah, mengetahui keinginan
warganya. Namun, tuduhan La Ode Ota dibantah anggota DPR dari Sultra,
Umar Arsal. Menurut Umar, usulan pemekaran yang tertunda akan dibahas
kembali oleh DPR dan pemerintah pada Januari 2013.
(Inno Jemabut/SH)
Blogger Comment
Facebook Comment