![]() |
Tampak suasana pelantikan Pj Bupati Koltim, Tony Herbiansyah. foto: sultra.kemenag.go.id |
KOLTIM, SULTRANEWS-Puluhan mahasiswa dan warga Kolaka Timur, Senin pagi (9/9) berunjuk rasa menuntut pejabat Bupati Kolaka Timur, Drs H Tony Herbiansyah MSi, mundur dari jabatanya. Aksi ini sebagai reaksi penolakan mahasiswa atas kehadiran 'pejabat impor' di daerah yang baru saja mekar tersebut. Mereka mendesak agar pemerintah pusat segera mengangkat pejabat lokal kolaka timur. Tak hanya pejabat bupati, massa juga menuntut para pejabat eselon II segera dikembalikan ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengangkat pejabat lokal yang ada.
"Kami tidak butuh pejabat impor, di sini masih banyak pegawai yang bisa difungsikan. Kalau perlu dengan bupati sekalian tinggalkan Kolaka Timur ini,” teriak para pendemo, Senin pagi (9/9/2013).
Saat aksi pendemo membakar ban bekas sehingga membuat suasana menjadi tegang. Bahkan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Pemersatu Kolaka Timur (FMPKT) Sulawesi Tenggara terlibat keributan dengan ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri yang berjaga. para pendemo melempar kantor Bupati Kolaka dengan tomat busuk, lalu mencopot papan nama kantor Bupati dan merobohkan pagar kantor tersebut. Aparat yang berjaga kewalahan menenangkan para pendemo yang anarkistis.
Emosi pendemo mulai surut setelah ditemui Sekda Kolaka Timur, Andi Nur Lapae. Kepada pendemo, Andi mengatakan penempatan pejabat eselon II sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, dalam pengangkatan pejabat di daerah yang baru berkembang, sebelum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terbentuk, maka diperkenankan mengangkat pejabat sementara sesuai dengan pola minimal yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kendati demikian, Andi berjanji tuntutan pendemo akan disampaikan ke Bupati Kolaka Timur.
"Semua tuntutan kalian akan kami dengar, dan akan kami sampaikan kepada bapak Bupati," tambahnya.
Untuk menjamin aspirasi mereka didengar dan ditanggapi Bupati Kolaka Timur, pendemo memberikan surat pernyataan yang berisi tuntutan, kepada Sekda Andi Nur Lapae. Salah satu isi dari tuntutan tersebut adalah mempertimbangkan pengangkatan pejabat dari luar. Surat itu juga ditandatangani oleh Andi Nur Lapae sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang disuarakan oleh para pendemo. (Abdi)
Blogger Comment
Facebook Comment