![]() |
Pertemuan antara pemda, TNI dan Polri terkait situasi kamtibmas menjelang pilkada serentak. foto: YJ |
SULTRANEWS-Bertempat
di Aula pemerintah daerah Kolaka,Selasa (1/11) digelar Tatap Muka Bersama Tiga
Pilar antara Pemda,TNI dan Polri. Tujuan digelarnya tatap muka adalah untuk
menciptakan soliditas dan sinergitas dalam menunjang situasi Kamtibmas di
wilayah Sultra.
![]() |
Add caption |
Kegiatan ini dihadiri Kapolda Sultra dan
Komandan Korem 143 Haluoleo kendari serta unsur muspida kolaka,kolaka timur dan
kolaka utara.
Wakil
Bupati Kolaka Haji Muhammad Jayadin SE,mengatakan tiga pilar yang ada,baik di
kabupaten kolaka,kolaka timur dan kolaka utara senantiasa kompak. Dimana ada
kegiatan selalu saling mendukung dan mensuport satu sama lain antar institusi.
Hal itu memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
Khusus
untuk situasi Kamtibmas sejauh ini untuk tiga kabupaten yakni kolaka,kolaka
timur dan kolaka utara tetap kondusif,tanpa adanya konflik yang memecah
persatuan dan kesatuan.
Kapolda
Sultra,Brigjend Polisi Agung Sabar Santoso mengatakan pilar bangsa yang ada
saat ini adalah Babinsa,Babinkamtibmas dan kepala desa. Mereka adalah ujung
tombak dalam menjaga situasi kamtibmas diwilayahnya masing-masing.
Kerukunan
antar umat beragama yang sudah terjalin harmonis harus tetap terjaga. Sebagai
warga negara hendaknya masyarakat proaktif menjaga situasi kamtibmas di
lingkungannya masing -masing dari gangguan dan ancaman orang yang tidak
bertanggung jawab. "Para kepala desa,Babinsa dan babinkamtibmas harus jeli
melihat orang-orang yang ingin mengacau situasi kamtibmas diwilayahnya," kata
Kapolda.
Tidak
hanya itu upaya provokasi dari orang-orang tidak bertanggung jawab harus
senantiasa diwaspadai,apalagi diketahui banyak kelompok-kelompok atau
organisasi yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan utamanya menanamkan
paham radikalisme dan terorisme.
Terkait
akan diselenggarakannya Pilkada di Kolaka Utara pada februari 2017,Kapolda dan
Danrem kembali menegaskan kepada personilnya tetap netral dan tidak memihak
kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
Hal
itu merupakan arahan dan perintah kedua pimpinan institusi baik Panglima TNI
maupun Kapolri. Tidak hanya setiap personil TNI dan Polri harus membuka mata
dan telinga atas maraknya aksi provokatif yang bisa memecah rasa nasionalisme
dan kedaulatan negara. YJ
Blogger Comment
Facebook Comment